Showing posts with label Audit. Show all posts
Showing posts with label Audit. Show all posts

Thursday, 8 November 2018

- 21:46:00

Sepuluh Standar Auditing



Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011: 150.1-150.2) terdiri atas 10 standar yang dikelompokan menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

1. Standar Umum
  1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang ataun lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagain auditor.
  2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
  3. Dalam pelaksaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama
2. Standar Pekerjaan Lapangan
  1. Pekerjaan harus direncanakan rPekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya
  2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
  3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspek, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit
3. Standar Pelaporan
  1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
  2. Laporan auditor harus menunjukan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
  3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor
  4. Laporan auditor harus memuat satu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

PSA No.01 (SA Seksi 161) mengatur hubungan standar auditing dengan standar  pengendalian mutu sebagai berikut :
  • Auditor Independen bertanggung jawab untuk memenuhi standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dalam penugasan audit. Seksi 202 Kode Etik Profesi Akuntan Publik mengharuskan anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang berpraktik sebagai auditor independen
  • Kantor akuntan public juga harus mematuhi standar auditing yang ditetapkan institut Akuntan Publik Indonesia dalam pelaksaan audit.
  • Standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan penguasa audit secara individual.


Standar Umum
Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu
pekerjaannya dan berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
lapangan dan pelaporan. Standar pribadi atau standar umun ini berlaku sama dalam bidang
pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan.

1. Standar Umum Pertama Berbunyi:
“Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”.
2. Standar Umum Kedua
  • Standar umum kedua berbunyi;
“Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.” Hal-hal berikut ini dimuat dalam PSA No.4 (SA Seksi 220) ;
  • Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi.
  • Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan public.
  • Profesi akuntan public telah menetapkan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat.
  • Bapepam-LK juga menetapkan persyaratan independensi bagi auditor yang mungkin berbeda dengan yang ditentukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Pengertian Independent bagi akuntan public (external auditor) dan internal auditor ada tiga (3) jenis independensi:
    1. Independent in appearance (independensi dilihat dari penampilannya di struktur organinasi perusahaan).
    2. Independent in fact (independensi dalam kenyataannya/dalam menjalankan tugasnya).
    3. Independent in mind (independensi dalam pikiran)

3. Standar Umum ketiga
“Dalam pelaksaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama)”.

Standar Pekerjaan Lapangan
Standar Pekerjaan Lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (audit field work), mulai dari perencanaan audit dan supervise, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern.

Standar Pekerjaan lapangan pertama berbunyi:
“pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya”.
Standar ini berisi pedoman bagi auditor dalam membuat perencanaan dan melakukan
supervise.

Standar Pekerjaan lapangan kedua berbunyi:
“Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan”.

Standar pekerjaan lapangan ketiga berbunyi:
“Bukti Audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengajuan pernyataan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit”.

Asersi (Assertions) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan . pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan dasar sebagai berikut ini:
  • Keberadaan atau keterjadian (existence or occurance)
  • Kelengkapan (completeness)
  • Hak dan kewajiban (right and obligation)
  • Penilaian (evaluation) atau alokasi

Standar Pelaporan
Standar pelaporan yang terdiri atas empat standar merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya.
  1. Standar pelaporan pertama menyatakan:
    “Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.
  2. Standar pelaporan kedua (disebut sebagai standard konsistensi) bebunyi:
    “laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standard akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan diabandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya”.
  3. Standar laporan ketiga berbunyi;
    “Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor”.
  4. Standar pelaporan keempat berbunyi:
    “laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikiaan tidak dapat diberikan

Sunday, 28 October 2018

- 22:21:00

Unsur-unsur Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik

Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan IreviwI, dan konsultasi yang standarnya elah ditetapkan oleh IAPI ( IAPI, SPAP, 2011 : 16000.1). Sistem Pengendalian Mutu KAP mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penetapan tanggung jawab, komunikasi dan pemantauan (IAPI, 2011 : 17000.1). Unsur-unsur pengendalian mutu yaitu :

1. Indenpendensi
Untuk memberikan keyakinan memadai bahwa, pada setiap tingkat organisasi, semua personel mempertahankan indenpensensi sebagaimana diatur oleh Kode Etik Profesi Akuntan Publik No. 100, Indenpensi, Integritas, dan Objetivitas memuat contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan publik.

2. Penugasan Personel
Untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut.

3. Konsultasi
Untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai k]yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgment), dan wewenang memadai.

4. Supervisi
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP.

5. Pemekerjaan (Hiring)
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua orang yang dipekerjakan memilikikarakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secarakompeten.

6. Pengembangan Profesional
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya.

7. Promosi (Advanvement)
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.

8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien
Untuk menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas.

9. Inspeksi
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif.

Friday, 24 August 2018

- 14:13:00

Pengertian dan Kode Etik Akuntan Publik

Campuranpedia.com - Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang. 

Kode Etik Profesi
Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Tujuan utama dari kode etik adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :
  1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
  2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan
  3. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Kewajiban Akuntan Publik
Ada 5 (lima) kewajiban Akuntan Publik dan KAP yaitu,
  1. Bebas dari kecurangan (fraud),ketidakjujuran dan kelalaian serta menggunakan kemahiran jabatannya (due professional care) dalam menjalankan tugas profesinya.
  2. Menjaga kerahasiaan informasi / data yang diperoleh dan tidak dibenarkan memberikan informasi rahasia tersebut kepada yang tidak berhak. Pembocoran rahasia data / informasi klien kepada pihak ketiga secara sepihak merupakan tindakan tercela.
  3. Menjalankan PSPM04-2008 tentang Pernyataan Beragam (Omnibus Statement) Standar Pengendalian Mutu (SPM) 2008 yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), terutama SPM Seksi 100 tentang Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (SPM-KAP).
  4. Mempunyai staf / tenaga auditor yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup. Para auditor tersebut harus mengikuti Pendidikan Profesi berkelanjutan (Continuing Profesion education) sebagai upaya untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang audit dan proses bisnis (business process). Dalam rangka peningkatan kapabilitas auditor, organisasi profesi mensyaratkan pencapaian poin (SKP) tertentu dalam kurun / periode waktu tertentu. Hal ini menjadi penting, karena auditor harus senantiasa mengikuti perkembangan bisnis dan profesi audit secara terus menerus.
  5. Memiliki Kertas Kerja Audit (KKA) dan mendokumentasikannya dengan baik. KKA tersebut merupakan perwujudan dari langkah-langkah audit yang telah dilakukan oleh auditor dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung (supporting) dari temuan-temuan audit (audit evidence) dan opini laporan audit (audit report). KKA sewaktu-waktu juga diperlukan dalam pembuktian suatu kasus di sidang pengadilan.

Wednesday, 8 August 2018

- 19:12:00

Pengertian dan Jenis-jenis Fraud Diamond

Campuranpedia.com - Fraud diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori fraud triangle oleh Cressey (1953). Elemen-elemen dari fraud diamond sebenarnya sama dengan elemen-elemen yang terdapat dalam fraud triangle tetapi pada fraud diamond ditambahkan elemen capability sebagai penyempurnanya. Capability sebagai elemen pembaharuan dari fraud triangle yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson mampu mencegah terjadinya fraud. Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa:

“Many Frauds, especially some of the multibillion-dollar ones, would not have occurred without the right person with the right capabilities inplace. Opportunity opens the doorway to Fraud, and incentive and Rationalization can draw the person toward it. But the person must have the Capability to recognize the open doorway as an Opportunity and to take advantage of it by walking through, not just once, but time and timeagain. Accordingly, the critical question is; Who could turn an Opportunity for Fraud into reality?"
Artinya adalah “Banyak kecurangan-kecurangan yang khususnya bernominal milyaran dolar mungkin tidak akan terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas tertentu yang ada dalam perusahaan. Peluang membuka pintu masuk untuk kecurangan dan tekanan dan rasionalisasi yang mendorong seseorang untuk melakukan hal tersebut. Tetapi seseorang tersebut harus memiliki kapabilitas untuk mengenali pintu yang terbuka sebagai peluang dan mengambil keuntungan apa yang dijalaninya bukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Berdasarkan hal tersebut pertanyan kritik yang diajukan adalah siapa yang bisa mengubah peluang untuk kecurangan menjadi kenyataan?”.

Elemen-elemen fraud diamond sebagai berikut:
1)      Pressure
Menurut Albrecht et al. (2011), Pressure dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu:

a)      Tekanan Finansial (Financial Pressures)
Hampir 95% fraud dilakukan karean adanya tekanan dari segi finansial. Tekanan finansial yang sering diselesaikan dengan mencuri (fraud) dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut.

  1. Keserakahan (greedy)
  2. Standar hidup yang terlalu tinggi (living beyond one’s means)
  3. Banyaknya tagihan dan utang (high bills or personal debt)
  4. Kredit yang hampir jatuh tempo (poor credit)
  5. Kebutuhan hidup yang tidak terduga (unexpected financial needs)
  6. Tekanan akan kebiasaan buruk (Vices Pressures) 


Vices Pressures disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebiasaan yang buruk, misalnya berhubungan dengan: judi, obat-obat terlarang, alkohol, dan barang-barang mahal yang sifatnya negatif. Sebagai contoh, seseorang yang suka berjudi akan terdorong untuk melakukan apapun untuk memperoleh uang sebagai taruhan (gambling).


c)      Tekanan yang Berhubungan dengan Pekerjaan (Work-Related Pressures) 
Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya, dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya.


2)      Opportunity
Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang itu dapat diambil apabila fraud yang dilakukannya berisiko kecil untuk diketahui dan dideteksi. Menurut Albrecht et al. (2011) ada enam faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud, sebagai berikut:

  • Kurangnya kontrol untuk mencegah dan atau mendeteksi fraud.
  • Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja
  • Kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku fraud
  • Kurangnya pengawasan terhadap akses informasi
  • Ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi fraud
  • Kurangnya jejak audit (audit trail)   



3)      Rationalization
Hampir semua fraud dilatarbelakangi oleh rationalization. Rasionalisasi membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud pada akhirnya melakukannya. Dalam Tuanakotta (2010) rasionalisasi mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna prilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan rationalization ini ditinggalkan., karena tidak diperlukan lagi . Pertama kali manusia manusia akan berbuat kejahatan atau pelanggaran ada perasaan tidak enak, tetapi ketika mengulanginya perbuatan itu menjadi mudah dan selanjutnya menjadi biasa. Albrecht et al. (2011) mengemukakan bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan fraud sebagai berikut:

  • Aset itu sebenarnya milik saya (perpetrator’s fraud)
  • Saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali
  • Tidak ada pihak yang dirugikan
  • Ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak
  • Kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai
  • Saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu dapat meningkatkan standar hidup saya



4)      Capability
Wolfe dan Hermanson (2004) menyatakan bahwa posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk kecurangan tidak tersedia untuk orang lain. Dalam penelitian Nursani dan Irianto (2014), Wolfe dan Hermanson (2004) menjelaskan sifat-sifat terkait elemen kemampuan (capability) yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan yaitu:


  1. Positioning : Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi terentu atau lingkungan.
  2. Intelligence and creativity : Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar.
  3. Convidence / Ego : Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil disemua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri (narsisme). Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, gangguan kepribadian narsisme meliputi kebutuhan untuk dikagumi dan kurangnya empati untuk orang lain. Individu dengan gangguan ini dipercaya bahwa mereka lebih unggul dan cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka.
  4. Coercion : Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain.
  5. Deceit : Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi individu harus mampu berbohong meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan.
  6. Stress : Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres.

Wolfe dan Hermanson (2004) juga menyatakan bahwa posisi CEO, direksi, maupun kepala divisi lainnya merupakan faktor penentu terjadinya kecurangan, dengan mengandalkan posisinya yang dapat memengaruhi orang lain dan dengan kemampuannya memanfaatkan keadaan yang dapat memperlancar tindakan kecurangannya. Kemampuan untuk melakukan kecurangan akan kuat dan lebih baik jika yang melakukan kecurangan tersebut adalah CEO dalam suatu perusahaan, karena CEO merupakan seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam jajaran kepengurusan suatu perusahaan.

Sunday, 29 July 2018

- 12:58:00

Jenis-Jenis Pemeriksaan Audit

Jenis-Jenis Periksaan Audit

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

1. General Audit (Pemeriksaan Umum)

      Adalah suatu pemeriksaaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.  Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional/Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik Akuntann Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan oleh Ikantan Akuntansi Indonesia (IAI) serta standar pengendalian mutu.

2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus)

     Adalah suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP Independen, dan pada akhir pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat, terhadapa kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan .  Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.  Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan terhadap penagihan piutang usaha perusahaan.
Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas.  Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha diperusahaan.  Jika memang ada kecurangan , berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operasinya.

Jenis audit ditinjau dari jenis pemeriksaan dapat dibedakan atas :

1. Management Audit (Operational Audit)

    Adalah suatu pemeriksaan terhadapkegiatan operasi suatu perusahaan , termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan opersional yang telah ditentukan manajemen , untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan)

   Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern perusahaan (pemerintah, Bapepam, , Direktorat Jendral Pajak dan lain-lain).  Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian internal Audit.

3. Internal Audit (Pemeriksaan Intern)

   Pemeriksaan yang dilakukan oleh internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4. Computer Audit

    Adalah pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dnegan menggunakan EDP (Electronic Data Processing) System.

Sumber Agoes, Sukrisno. 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik. Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.

Wednesday, 18 July 2018

- 12:06:00

Penentuan Materialitas Audit

1. Pengertian Materialitas

Materialiatas adalah Besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut (SPAP-IAI)


2. Perimbangan Auditor dalam Mempertimbangkan Materialitas


  • Perencanaan Audit
  • Pengevaluasian akhir apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai denga prinsip akuntansi yang berlaku umum. 


Laporan Keuangan mengandung salah saji Material ?


  • Penerapan yang keliru PABU
  • Penyimpangan Fakta
  • Penghilangan Informasi


Perimbangan Materialitas Auditor


  • Ukuran dan Karakteristik
  • Kondisi
  • Kebutuhan Informasi
  • Materialitas bersifat Relatif?


Materialitas dalam Perencanaan Audit


  1. Materialitas Tingkat Laporan Keuangan adalah Laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecuranfan yang dampaknya secara individual atau secara gabungan , sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum
  2. Materialitas pada tingkat saldo akun yaitu salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material.  Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak sama dengan saldo akun material (besarnya saldo akun yang tercatat)


Hubungan Materialitas dengan Bukti Audit


  1. Materialitas merupakan satu diantara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan (kuantitas) bukti audit.  
Semakin rendah tingkat materialitas semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan (hubungan terbalik)


Sumber dikutip dari berbagai sumber

Saturday, 14 July 2018

- 19:37:00

Sikap Independensi dalam melakukan Audit

Campuranpedia.com - Dalam melakukan suatu audit atas laporan keuangan perusahaan klien, auditor dituntut untuk memiliki sikap independen.  Apa itu Independen


Independensi adalah sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit .  masyarakat pengguna laporan keuangan memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksan dan pembuat dan pemakai laporan keuangan.

Etika perilaku dalam auditing berkaitan dengan perilaku yang ideal seorang auditor profesional yang independen dalam melakasanakan audit.

ada 3 aspek Independensi diantaranya adalah sebagai berikut :

  • Indenpendece Infact (Indenpendensi senyatanya) ialah auditor benar benar tidak mempunyai kepentingan ekonomis dalam perusahaan dilihat dari keadaan yang sebenarnya, misalnya apakah dia sebagai Direktur, Komisaris, Persero, atau orang yang mempunyai hubungankeluarga denga pihak itu semua.
  • Independence In Appearance (Independensi dalam Penampilan) adalah kebebasan yang dituntut bukan saja dari fakta yang ada, tetapi juga harus bebas dari kepentingan yang kelihatannya cenderung dimilikinya dalam perusahaan tersebut.  Independensi dalam penampilan dedefinisikan juga adalah pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.
  • Independence In Competence (Independensi dari keahlian/Kompetesinya) adalah independensi dari sudut keahlian berhubungan erat dengan kompetensinya atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.  Auditor yang awam dalam electronic data Processing System tidak memenuhi independensi kehalian bila ia mengaudit perusahaan yang pengolahan datanya menggunakan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi .

Konsep independensi berkaitan dengan :
Independensi pada diri pribadi auditor secara individual (practitioner independence). Practitioner Independence merupakan pikiran, sikap tidak memihak dan percaya diri yang mempengaruhi pendekatan auditor dalam pemeriksaaan.  Untuk itu auditor harus independen dalam menggunakan tekhnik dan prosedur audit (programming independence), harus independen dalam memilih aktivitas, berhubungan secara personal, kebijakan manajemen yang akan diperiksa (Investigative Independence)  dan harus independen dalam mengemukan fakta hasil pemeriksaannya yang tercermin dalam pemberian pendapat dan rekomendasi yang diberikannya (Reporting Independence) 
Independensi pada seluruh auditor secara bersama-sama dalam profesi  (profesional independensce)  Merupakan persepsi yang timbul oleh anggota masyarakat keuangan/ bisnis dan masyarakat umum tentang profesi akuntan sebagai kelompok

Diambil dari berbagai sumber