PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan

Tujuan PSAK 46 Adalah

• Mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
• Bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang :

• Pemilihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) dimasa deoan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas

• Transaksi-transaki dan kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas
• Mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut.
• Perbedaan pengaturan dengan IAS 12 : SKP, penambahan kesesuaian dengan peraturan perpajakan untuk definisi aset pajak tangguhan

Jika biaya pajak sekarang lebih kecil dari pada biaya pajak menurut akutansi, makan biaya pajak dimasa yang akan datang lebih kecil. Jika kedepan menyebabkan pajak lebih kecil maka Aset, jika kedepan menyebabkan pajak lebih kecil maka Liabilitas

Untuk lebih jelasnya silahkan periksa slide dari Dwi Martani dibawah ini

Cara Menghitung PPh 21 Orang Pribadi

Campuranpedia.com - Oke kali ini kita akan membicarakan mengenai PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pada tahun 2016 PTKP Mengalami perubahan  Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 dan berlaku Efktif sejak 1 Januari 2016. Berikut ini tarif PTKP terbaru untuk PPh Pasal 21 tersebut.

TARIF PENGHASIL TIDAK KENAPA PAJAK 2016 

Tarif PTKP 2016 untuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

1. Rp 54.000.000,- per tahun untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000,- per tahun tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 54.000.000 per tahun untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4.500.000,- per tahun tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. 

 

PTKP 2016 PEGAWAI HARIAN ATAU MINGGUAN ATAU TIDAK TETAP LAINNYA 

Besarnya jumlah PTKP terbaru untuk perhitungan PPh 21 pegawai harian dan mingguan atau pegawai tidak tetap lainnya, batas penghasilan brutonya adalah Rp 450.000,- per hari.  

Namun, ketentuan PTKP 2016 untuk PPh Pasal 21 ini tidak dapat berlaku untuk: 

1. Penghasilan bruto yang jumlahnya melebihi Rp 4.500.000,- sebulan atau 
2. Penghasilan tersebut dibayar secara bulanan

PTKP 2016 untuk perhitungan PPh Pasal 21 ini juga tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

Contoh Perhitungan PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai NPWP

Yoze Rizal pegawai perusahaan PT. Berkah Jaya menikah d, penghasilan/gaji yang diterima dalam satu bulan adalah Rp. 4.500.000,-. PT. Berkah Jaya mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Berkah Jaya menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,70% dari gaji sedangkan Yoze Rizal hanya membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 3,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Berkah Jaya  juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Berkah Jaya  membayar iuran pensiun untuk Yoze Rizal ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Yoze Rizal membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2016Yoze Rizal hanya menerima pembayaran berupa gaji.  Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji		6.500,000,00,-
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		22.500,00,-
Premi Jaminan Kematian		13.500,00,-
Penghasilan bruto		6.536.000,00,-
Pengurangan
1. Biaya jabatan
5%x 6.536.000,00	326.800,00,-
2. Iuran Pensiun	50.000,00,-
3. Iuran Jaminan Hari Tua	196.080,00,-
		572.800,00,-
Penghasilan neto sebulan		5.963.120,00,-
Penghasilan neto setahun
12x 5.963.120,00		71.557.440,00,-
PTKP
- untuk WP sendiri	54.000.000,00,-
- tambahan WP kawin	4.500.000,00,-
		58.500.000,00,-
Penghasilan Kena Pajak setahun		13.057.440,00,-
Pembulatan		13.057.440,00,-
PPh terutang
5%x13.057.440,00,00	652.872,00
PPh Pasal 21 bulan Juli
652.872,00 : 12		54.406,00,-

Catatan:

• Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Besarnya biaya jabatan maksimal adalah Rp. 500.000/bulan atau Rp.6.000.000/tahun
• Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Juli adalah sebesar: 120% x Rp54.406,00=Rp 65.287,00

Sekian postingan kali ini mengenai perhitungan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi, apa bila ada kekurangan dari materi Perhitungan PPh 21 ini silahkan berkomentar dan ditambahkan ya. he..he

Ketentuan Objek Pajak dan PPh Final

Campuranpedia.com - Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresssif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

• Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.
• Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.
• Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan

Pertimbangan penerapan PPh Final:

• Penyederhanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha
• memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak.

Perbedaan Pajak Penghasilan yang bersifat Final dan Tidak Final

Pajak Penghasilan Tidak Final Pajak Penghasilan Final

1. Pajak Penghasilan dihitung dari Penghasilan netto yaitu penghasilan bruto ± biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan Pajak Penghasilan dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya untuk memperoleh, managih dan memelihara penghasilan
2. Dikenakan tarif umum progressif (Pasal 17 UU PPh) Dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah atau KepMen.
3. Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT Tahunan 
4. Biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 5 Dalam keadaan rugi Wajib Pajak tidak membayar Pajak Penghasilan bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga ke 5 (lima) tahun pajak berikutnya.

Dalam keadaan rugi Wajib Pajak tetap membayar Pajak Penghasilan karena pengenaan pajak dikenakan pada penghasilan bruto dan bukan penghasilan netto.

PPh Final adalah PPh final adalah jenis pajak yang kurang tepat untuk PPh penghasilan..

Contoh PPh final adalah jasa Persewaan Ruangan.  Sebagai contoh anda melakukan sewa atas gedung senilai 100.000.000 maka nilai sewa tersebut akan dikenakan PPh final.

Ada PPh final yang dikenakan langsung ke Net Income contohnya adalah penghasilan dari bunga tabungan atau deposito, Pengahasilan atas surat utang atau Obligasi, sisa hasil usaha Koperasi.

Dalam bahasan kali ini PPh final yang akan dibahas PPh final secara umum sesuai dengan UU KUP Pasal 28.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi/menambah kekayaan wajib Pajak/ (World wide Income)

Theritorial Income adalah Pajak yang dikenakan dari penghasilan yang diterima hanya disuatu daerah saja/wilayah teritorial saja. Penghasilan  dikenakan tarif umum pasa 17, PPh bersifat Final dan di kecualikan dari obbjek pajak.

• Bukan Objek Pajak Terdapat dalam UU PPh pasal 4 ayat 3  adalah 
• bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan  harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang  ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 
• harta hibah, warisan 
• setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti sahamatau sebagai pengganti penyertaan modal (bagi Investi) sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 huruf c.  
• Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan (Beras, Rumah dinas, mobil dinas dan lain-lain)
• Pembelian Natura/Kenikmatan yang bisa di akui sebagai biaya
• Makan dan minuman ditempat kegiatan usaha
• Peralatan kerja yang diharuskan
• Pemberian Benefit in Kind didaerah terperncil dengan ketentuan
• Wajib pajak pemberi adalah wajib pajak yang PPh nya dikenakan final, contoh Perusahan persewaan Ruangan
• Wajib Pajak Pemberi adalah wajib pajak yang PPh nya dikenakan dengan perkiraan penghasilan neto. Contoh Perusahaan Penerbangan dan Pelayanan Luar Negeri.
• Pembayaran perusahaan asuransi Kepada objek pajak asuaransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuran beasiswa.
• Dividen/bagian laba yang diterima oleh/diperoleh Perusahaan sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi BUMN atau BUMG dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat berkedudukan di Indoneisa dengan syarat
• Dari Return Earning
• PT/BUMN/BUMD, Kepemilikian kurang dari 25%
• iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; 
• penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 
• bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 
• dihapus; 
•  penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 
• merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 
• sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
• beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 
•  sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Oke kali ini saya akan membagikan sedikit Materi mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.